"Nggak ada fatwa itu. Memilih pemimpin itu ukurannya adil," kata Said Aqil.
Presiden Joko Widodo bertemu Rais Aam dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka [suara.com/Erick Tanjung]
SuaraNetizen.com - Di tengah persiapan pemilihan kepala daerah Jakarta periode 2017-2022 muncul isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan untuk menyerang Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di Istana, Jakarta, Kamis (31/3/2016), secara umum, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj tidak setuju dengan upaya-upaya menjatuhkan seseorang dengan isu SARA.
Menurut Said Aqil ukuran memilih pemimpin yang baik bukan didasarkan pada latar belakang agama, melainkan keadilan, kejujuran, dan amanah.
Said Aqil menegaskan tidak ada fatwa yang melarang memilih pemimpin non muslim.
"Nggak, nggak ada. Nggak ada fatwa itu. Memilih pemimpin itu ukurannya adil," kata Said Aqil.
Beberapa waktu yang lalu, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Rais Aam dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Istana Merdeka.
Salah satu agenda pertemuan tersebut ialah PBNU melaporkan bahwa NU akan menyelenggarakan International Summit of the Moslem Moderate Leader pada 9 Mei 2016. Sebanyak 40-60 negara akan diundang ke acara.
"Tujuannya untuk menyamakan persepsi. Sebab, radikalisme dan terorisme kian menguat. Bom di Brussels, di Ankara, di Lahore dan berbagai kekerasan lain," kata dia. ©Suara.com